Soal Aksi Mahasiswa, Pengamat: Presiden Memihak Siapa?

Massa yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa kembali turun ke jalan melakukan aksi tolak UU KPK dan sejumlah RUU yang dinilai kontroversial di kawasan simpang susun Semanggi, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019)

Aksi demo yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa terkait penolakan terhadap revisi UU KPK dan RKUHP kembali terjadi, Senin (30/9/2019). Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa dari elemen mahasiswa di Bandung juga berlangsung ricuh. Sekitar pukul 17.10 WIB, massa gabungan dari elemen mahasiswa di Bandung terlibat gesekan dengan aparat keamanan yang berada di gedung DPRD Jabar. Kericuhan pun terjadi setelah para demonstran merobohkan pagar gedung DPRD Jabar. Tak hanya Jakarta dan Bandung, aksi turun ke jalan juga kembali dilakukan oleh elemen mahasiswa di Jogja, Solo dan lainnya pada Senin (30/9/2019). Menanggapi berlanjutnya aksi demo pelajar dan mahasiswa tersebut, pengamat sosial Drajat Tri Kartono menegaskan aksi demo kali ini merupakan aksi rakyat melawan negara. “Ini kan yang jadi masalah sekarang adalah state lawan society. Kebetulan negara ini agak kompak antara eksekutif dan legislatif,” kata Drajat kepada Kompas.com, Senin (30/9/2019). Adapun di tingkat society, masyarakat yang biasanya terpecah berdasarkan kelas ekonomi, kepentingan politik dan daerah, saat ini banyak memiliki pandangan sama karena isu yang diangkat. “Nah, kalau yang saya lihat isu yang dibahas kan isu besarnya korupsi dan RKUHP. Dua ini kan isunya bukan isu kelas, tapi moralitas,” ujarnya. “Bagaiamana korupsi itu menjadi musuh bersama selama ini yang menurut masyarakat ini kaya dilindungi dengan berbagai undang-undang ini,” lanjut dia.

Negara terlalu lamban Menurutnya, negara terlalu lamban dalam merespons tuntutan publik. “Biasanya Pak Jokowi dan segala menterinya ini punya cara-cara halus dalam menyelesaikan masalah. Saya melihat negara agak lambat merespons,” ujar dia. Pria yang juga mengajar di Fakultas Sosiologi UNS ini menyayangkan tidak adanya langkah sistematis dari pemerintah yang membuat Presiden sebagai penyelesai masalah. “Sekarang (pemerintah) seakan terpecah-pecah, mungkin karena mau pergantian menteri ini,” katanya lagi. Akibat tidak adanya tindakan jelas, maka membuat masalah yang ada menjadi berkepanjangan dan akhirnya mendapat simpati kolektif dari masyarakat. “Yang dibutuhkan saat ini adalah perubahan negara dan kepastian presiden memihak siapa,” paparnya.

Facebook Comments
(Visited 6 times, 1 visits today)