Jokowi Mengulangi Catatan Hitam, 3 Agenda Reformasi 1998. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Foto: Preaiden Jokowi, Gibran dan Bobby (doc figur)

Oleh: Nurdin Taba I Sabtu 6 Juni 2020 I Jam 12.20 WIB

JAKARTA, FIGUR.co.id – Setelah 22 tahun berlalu reformasi 1998 tentang agenda pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kini di era kepemimpinan Presiden Jokowi justru terulang kembali, Gibran Rakabuming dan menantunya Bobby Nasution mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Sabtu (6/6/2020)

Agenda Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah musuh yang terlupakan, para pejuang Reformasi 1998 sekarang sudah banyak menjadi anggota DPR RI dan menjadi pejabat di berbagai level pemerintahan, eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Agenda perjuangan reformasi 1998, di antaranya mendesak tata kelola negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun sayang, selama 22 tahun reformasi bergulir, persoalan nepotisme nyaris dilupakan dalam wacana publik dan di era Presiden Jokowi terulang kembali.

Kini Presiden Jokowi mengulang cacatan hitam 3 agenda reformasi 1998 silam. Nepotisme Presiden Jokowi terlihat jelas Gibran Rakabuming mencalonkan sebagai Walikota Solo dan menantunya Bobby Nasution mencalonkan diri sebagai Walikota Medan.

Reformasi 1998 yang terlupakan di era Jokowi. Tiga isu utama yang menggelora saat reformasi 1998, yakni persoalan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Semangat tersebut termaktub dalam Tap MPR No XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kasus Korupsi

Kasus Mega korupsi puluhan triliun yang merugikan negara, diantaranya skandal PT. Trans Pasific Petrochemical Indonesia (TPPI), Kasus Jiwasraya dan Kasus Asabri, tidak kunjung di selesaikan.

Pelemahan secara legislasi Revisi UU KPK

Hasil perjuangan reformasi 1998 menghasilkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua UU ini yang menjadi cikal bakal UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Perubahan menjadi UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini cenderung melemahkan ketimbang menguatkan KPK.

  • Penulis: Nurdin Taba
  • Pemimpin Umum FIGUR.co.id
Facebook Comments
(Visited 163 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *