Jadwal Demo Mahasiswa Terbagi Dua, 30 September dan 1 Oktober 2019

Sejumlah mahasiswa mengikuti aksi unjuk rasa di Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/9/2019). Aksi unjuk rasa mahasiswa gabungan dari universitas se-Makassar yang menuntut penolakan terhadap pengesahan UU KPK dan RKUHP itu berujung bentrok saat dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian

JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali turun ke jalan, Selasa (1/10/2019).

Padahal sebelumnya, diagendakan pula sejumlah elemen mahasiswa di berbagai daerah akan melakukan aksi unjuk rasa hari ini, Senin (30/9/2019).

Diketahui, 1 Oktober 2019 merupakan hari pelantikan anggota DPR RI terpilih untuk periode 2019-2024.

“BEM SI turun tanggal 1 Oktober 2019,” ujar Koordinator Media BEM SI dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI) Ghoziy Basir Amirulloh kepada Tribunnews.com, Minggu (29/9/2019).

Senada dengan Ghoziy, Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Muhamad Abdul Basit mengatakan, BEM SI saat ini masih berpegangan dengan pernyataan dari Ketua DPR Bambang Soesatyo dimana tidak akan adanya pengesahan RUU hingga pelantikan anggota DPR periode selanjutnya.

“Melihat dengan kondisi saat ini, di mana masih ada kawan-kawan kita mahasiswa yang masih ditahan dan dirawat di rumah sakit, jadi kita fokus untuk mengadvokasi dan mendampingi kawan-kawan tersebut,” kata Basit.

Sementara itu, di media sosial ramai diperbincangkan bahwa akan ada aksi lanjutan yang dilakukan mahasiswa.

Karena itu, ditegaskannya, bahwa mahasiswa akan kembali turun ke jalan, tetapi dipastikan bahwa Senin (30/9/2019) besok pihaknya tidak akan melakukan aksi.

Karena dikhawatirkan jika aksi dilakukan pada waktu dekat ini bukan narasi ataupun substansi yang disuarakan, melainkan sentimen dan aksi membalas.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak mahasiswa untuk melakukan dialog terkait yang disuarakannya dalam sejumlah aksi di berbagai wilayah di Indonesia.

Undangan Jokowi tersebut pun ditolak Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Mahasiswa menuntut pertemuan dengan Presiden dilakukan secara terbuka dan disaksikan masyarakat umum.

Rekayasa arus lalu lintas

Arus Lalu lintas di jalan Gerbang Pemuda, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terlihat padat, Minggu (29/9/2019).

Kepadatan arus lalu lintas tersebut terjadi seiring ditutupnya sebagian jalan Gatot Subroto menuju gedung DPR/MPR RI.

Penutupan sementara Jalan Gatot Subroto terkait menyikapi isu demo yang akan berlangsung, Senin (30/09/2019).

Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya pun telah melakukan rekayasa lalu lintas.

Petugas menginformasikan, pengguna jalan bisa melalui jalan-jalan alternatif sesuai dengan arahan petugas.

“Kalau yang dari arah barat bisa lewat lapangan tembak tembus patal senayan, keluar pejompongan” ujar petugas Ditlantas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas saat itu.

Pihaknya tidak bisa memastikan kapan jalan Gatot Subroto dibuka dan dapat kembali dilalui kendaraan.

“Kalau kapan dibuka, nanti kita menunggu instruksi dari pimpinan” ujarnya.

Pasang kawat berduri

Untuk mengantisipasi adanya demonstrasi di depan Gedung DPR pada Senin (30/9/2019), beton dan kawat duri pembatas sudah dipasang kembali di sekitar jalan menuju Gedung DPR.

Pantauan Tribunnews.com, beton dan kawat duri di pasang dipasang dua lapis di sekitar jalan Gatot Subroto sampai ke gedung DPR/MPR RI, arus lalu lintas yang mengarah ke jalan Gatot Subroto akan dialihkan menuju jalan Gerbang Pemuda.

Petugas kepolisian juga terlihat berjaga di sejumlah titik. “Beton dan kawat akan terus di pasang sampai ada instruksi dari atasan untuk dibongkar” ujar seorang pekerja yang memasang beton.

Turun ke Jalan

Sebelumnya, Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah mengatakan, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia akan melanjutkan aksi demo di depan Gedung DPR pada Senin (30/9/2019).

“Memang, ini lagi proses konsolidasi untuk kawan-kawan BEM aliansi mahasiswa seluruh Indonesia kita lagi proses konsolidasi untuk tanggal 30 akan seperti apa, apakah turun aksi ke DPR atau ada cara lainnya,” kata Dinno saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (28/9/2019).

Dinno mengatakan, aksi demo tersebut bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR periode ini. Untuk itu, pihaknya akan mengawal dan tetap menyampaikan penolakan terhadap RKHUP dan UU KPK.

“Tuntutan kami sama kayak kemarin iya, kita menolak RUU bermasalah dan kita tetap menolak UU KPK yang telah disahkan,” ujarnya.

Dinno berharap, aksi demo di depan Gedung DPR itu nantinya dapat memberikan tekanan psikologi bagi pemerintah dan DPR agar segera mengambil keputusan Perppu untuk mencabut UU KPK.

“Mungkin dengan kita turun ke jalan lagi itu akan menjadi suatu tekanan psikologi untuk pemerintah untuk segera mengambil keputusan apakah Perppu akan segera diputuskan atau tidak,” pungkasnya.

Facebook Comments
(Visited 8 times, 1 visits today)