Awas, 500 TKA China Akan Masuk RI. Sebaliknya Presiden Jokowi Melarang Bangsanya Yang Hendak Pulang Kampung? Dengan Ancaman Penjara!

Foto: Nurdin Taba, Ketua Umum Garuda Merah 08

Oleh: Ir. Riza Syahran I Kamis 30 April 2020

JAKARTA, FIGUR.co.id – Redaksi mewawancai Ketua Umum Garuda Merah 08, Nurdin Taba, terkait rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang akan bekerja di perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, bersumber dari kebijakan Presiden Jokowi yang akan mendatangkan 500 TKA China dirasa tidak adil, sangat mengganggu kebatinan rakyat Indonesia disuasana ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, rakyat dilarang pulang kampung atau mudik dengan ancaman akan di penjarakan akan tetapi sebaliknya TKA asal China dengan leluasa masuk NKRI. Kamis (30/4/2020)

Pemerintahan Jokowi, melalui Polri menghalau bangsanya sendiri yang hendak mudik? Pulang kampung ingin kumpul dengan keluarga di rumah, setelah pisah sekian bulan bahkan tahun, karena bekerja di luar kampung halaman. Pulang kampung disaat ramadhan tiba dan ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri “Lebaran” bersama keluarga di rumah adalah impian masyarakat muslim Indonesia, itupun dihalau dan di buat aturan apabila pulang kampung atau mudik diancam penjara 1 (satu) tahun dan denda 100 juta rupiah. “Penguasa jangan terlalu dzolim pada rakyat sendiri.” Ujar Nurdin.

Presiden Jokowi saat ini, “bagai kacang lupa kulitnya” adalah suatu peribahasa, “Orang yang dahulunya masyarakat biasa, setelah menjadi pejabat, lupa akan asal usulnya.” Itulah sebutan yang pantas, disituasi disaat sekarang galau mengatasi pandemi Covid-19.

Presiden Jokowi dalam mengatasi Pandemi Covid-19 ngawur, sembrono dan diskriminatif, karena disatu sisi masyarakat dilarang pulang kampung atau mudik, di sisi lain 500 TKA China sudah diizinkan akan masuk ke Sulawesi Tenggara.

Pencitraan Presiden Jokowi di luar karidor etika dan tidak taat hukum, dengan “terlibat langsung berkali-kali membagi bagikan beras di jalanan hingga menimbulkan kerumunan massa tanpa ditegur ataupun dibubarkan oleh Polisi. Bertentangan dengan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), terkait kebijakan pemerintah sendiri dalam penanganan penyebaran corona virus atau Covid-19, kebijakan pemerintah tidak berlaku adil, penekanan hanya bagi yang lemah semata.

Facebook Comments
(Visited 107 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *